page.php?23
 
Siswi Kelas 4 SD Diperkosa, Pelaku Dilepaskan


Kamis, 07 Oktober 2010 , 03:44:00

Korban perkosaan lagi berbaring dipangkuan kakak sepupunya di Jalan Budi Utomo, Rabu (6/10). (FOTO : Syamsul Arifin/Equator)
PONTIANAK. Murid kelas 4 SD Purun Besar, Kecamatan Sungai Pinyuh, sebut saja Bunga, 14, tiga hari tak sadarkan diri setelah diperkosa Ak, 30-an, Jumat (1/10). Bunga ditemukan orangtuanya di Jembatan Purun Besar dalam kondisi tak berdaya.

Tjung Liat Ban, Ibunda Bunga mengatakan, Jumat (1/10) lalu anaknya tidak ikut belajar di sekolah. Padahal tasnya berada dalam kelas. Bahkan hingga jam sekolah pulang, Bunga tak tampak hadir di sekolahan. Ketidakhadiran Bunga dilaporkan rekannya kepada Tjung Liat Ban. “Saya panik dan berusaha mencarinya,” ujar Tjung Liat Ban di kediaman keluarganya, Jalan Budi Utomo, Pontianak, Rabu (6/10).

Tak menemukan anaknya, sang ibu melapor ke Polsek Sungai Pinyuh. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Bunga di Jembatan Purun Besar. Saat ditemukan bunga dalam kondisi lemas tak berdaya dan dibawa pulang ke rumah.

Keesokan harinya, kondisi bunga tak kunjung membaik. Pihak keluarga dan kepolisian membawanya ke Bid Dokkes Bhayangkara untuk dilakukan visum dan menjalani perawatan. Hasilnya, Bunga sudah digagahi Ak yang juga warga Purun Besar. “Polisi sudah tahu kalau anak saya diperkosa,” kata Tjung Liat Ban.

Ak sempat ditahan pihak kepolisian setempat. Namun hanya selama 1 x 24 jam. Alasannya, bukti-bukti tidak kuat, selain itu juga menunggu hasil visum, makanya dia dilepaskan. Begitu hasil visum keluar, membuktikan telah memperkosa Bunga, Ak kabur. Usaha polisi untuk menangkapnya kembali sia-sia. “Kata Pak polisi, bukti-buktinya tak kuat, terus hasil visum belum keluar. Jadi yang awalnya ditahan lalu karena alasan itu pelaku dilepaskan. Pas mau ditangkap lagi, orangnya sudah tak ada,” ujar kakak sepupu Bunga.

Kapolsek Segedong, IPTU Awaluddin Syam membenarkan terjadinya dugaan pemerkosaan yang dilakukan Ak. Setelah sampai di sekolah, Bunga hanya menyimpan tasnya saja, kemudian meninggalkan ruang kelas dan pelajarannya. Dia pergi ke rumah Ak. “Pelaku menyuruh korban untuk pulang. Namun, korban tidak mengindahkannya,” tutur Kapolsek.

Bunga dibawa Ak jalan-jalan ke Sungai Pinyuh. Kemudian mengajaknya ke salah satu warung kopi untuk minum. Setelah itu Ak mengantar Bunga pulang ke rumah kakeknya di Desa Sungai Purun Kecil sekitar pukul 22.00.

“Selang beberapa saat setelah pelaku mengantar korbannya pulang, pihak keluarga menyampaikan laporannya kepada polisi. Awalnya laporan terkait membawa kabur anak bawah umur. Namun, setelah dilakukan visum terungkaplah dugaan pencabulan terhadap korban,” jelas Awaluddin.

Kapolsek mengaku telah bertindak cepat menangani kasus tersebut. Namun polisi tidak bisa meminta keterangan Bunga. ABG tersebut shock berat dan dilarikan ke rumah sakit.

Setelah 24 jam ditahan, pelaku dilepaskan kembali karena polisi belum melakukan BAP terhadap Bunga. Hanya saja Ak dikenakan wajib lapor. “Beberapa hari kemudian pelaku sudah tidak berada di rumahnya. Anggota hanya mendapatkan sepeda motornya. Kami berinisiatif mengamankan kendaraannya di kantor polisi,” tegas Awaluddin. (sul/hry)


Sumber : http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=22704
Posted by godeks on Thursday 07 October 2010 - 08:01:22  printer friendly create pdf of this news item
Pusaka Indonesia dan Mercy Relief Singapura Peduli Hutan Bakau


Pusaka Indonesia dan Mercy Relief Singapura Peduli Hutan Bakau

09:13, 13/04/2010Yayasan Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Mercy Relief Singapura melakukan reboisasi  dengan menanam 15 ribu bibit bakau di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencegah intrusi air laut, abrasi pantai, mengurangi pemanasan global, serta meningkatkan populasi biota laut guna menambah hasil tangkapan nelayan tradisional di kawasan Desa Paluh Manan dan sekitarnya.

Koordinator program Marjoko mengatakan, penanaman bibit bakau ini dilakukan karena melihat telah terjadi degradasi kawasan hutan mangrove di pesisir pantai  Desa Paluh Manan yang disebabkan tindakan pembabatan hutan yang  tidak mempedulikan konsep pembangunan yang berkelanjutan. “Untuk mengembalikan kondisi hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Paluh Manan serta membantu penyerapan karbon dan memberikan kontribusi pada pengurangan pemanasan global, penanaman mangrove di pesisir pantai timur kami lakukan,” kata Marjoko.

Selain Pusaka Indonesia dan kelompok konservasi bakau Desa Paluh Manan, turut hadir dalam penanaman bibit bakau dari mahasiswa Polytechnic Singapura dan Pramuka dari SMA Dharmawangsa, masyarakat dan aparatur desa Paluh Manan bersama-sama melakukan penanaman bakau. Untuk menindaklanjuti upaya konservasi di Desa Paluh Manan, Pusaka Indonesia akan membangun pusat informasi bakau yang dikelola masyarakat.

Marjoko yang juga merupakan Koordinator Divisi Lingkungan Yayasan Pusaka Indonesia mengharapkan seluruh bibit yang telah ditanam secara bersama dapat dipantau dan dijaga oleh masyarakat. Selain bibit bakau, Pusaka Indonesia bersama dengan Mercy Relief Singapura juga memberikan bantuan berupa fasilitas air bersih sumur bor sembilan titik, empat titik di Desa Paluh Manan dan lima titik Desa Kota Datar dan satu unit bendungan untuk irigasi pertanian. “Saat ini semua pembangunan fasilitas air bersih sumur bor dan bendungan tersebut masih dalam proses pengerjaan. Mudah-mudahan awal Juni semua program bisa selesai,” katanya.

Timur Ginting, tokoh masyarakat Desa Paluh Manan mengungkapkan, dulunya Desa Paluh Manan merupakan daerah penangkapan ikan, udang dan kepiting sebagai mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan tradisional.(*)

Sumber : http://www.hariansumutpos.com/2010/04/40092/pusaka-indonesia-dan-mercy-relief-singapura-peduli-hutan-bakau.html
Posted by B O D O on Thursday 07 October 2010 - 07:06:14  printer friendly create pdf of this news item
Kekerasan Terhadap Perempuan Ganggu Kesehatan Anak


Kekerasan Terhadap Perempuan Ganggu Kesehatan Anak

Kekerasan Terhadap Perempuan Ganggu Kesehatan Anak
Jakarta (ANTARA News) - Kekerasan terhadap perempuan dalam sebuah keluarga juga berdampak serius bagi perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak-anak.

Hal itu terungkap dalam penelitian Kajsa Åsling Monemi dari Universitas Uppsala di Swedia.

Dia meneliti perempuan di Banglades dan Nikaragua , dan anak-anak mereka. Penelitian itu, sebagaimana dikutip Science Daily, menunjukkan bahwa anak-anak yang ibunya mengalami kekerasan kurang berkembang dan lebih sering sakit daripada anak lain.

Monemi, seorang dokter anak, memantau lebih dari 3.000 anak-anak di Banglades sejak tes kehamilan sampai saat anak-anak berusia dua tahun.

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari perempuan yang mengalami kekerasan memiliki berat badan lebih rendah saat lahir dan kurang berkembang saat bayi dan balita. Mereka juga lebih sering sakit daripada anak-anak lain, jenis penyakit yang menyerang seperti diare dan radang paru-paru.

"Baik di Banglades dan Nikaragua kematian sebelum usia lima tahun lebih umum diantara anak-anak yang ibunya mengalami kekerasan daripada diantara anak-anak dari perempuan yang belum pernah mengalami kekerasan," tulis Monemi dalam tesis doktoralnya yang berjudul "The Impact of Violence Against Women on Child Growth, Morbidity and Survival: Studies in Bangladesh and Nicaragua." Menurut Monemi, ada beberapa penjelasan yang mungkin mengenai mengapa kekerasan melawan ibu bisa mempengaruhi kesehatan anak-anaknya.

Selama kehamilan janin kurang berkembang, dan setelah kelahiran kesehatan mental sang ibu sangat penting bagi kontak emosional dengan anak-anak dan bagi kemampuannya untuk merawat anak-anak.

Perempuan yang mengalami kekerasan sering memiliki jaringan sosial yang lebih lemah dan kekurangan biaya untuk mencari pertolongan medis bagi anak-anak mereka, contohnya. Itu berarti kesehatan anak-anak bergantung pada sumber ekonomi dan perlindungan yang bisa diberikan oleh lingkungan. "Penelitian saya mengindikasikan bahwa konsekuensi kesehatan dari kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dalam perspektif global lebih besar dari yang kita ketahui sebelumnya," kata Monemi.
(ENY/A024)
COPYRIGHT © 2010
Sumber :http://www.antaranews.com/berita/1284712480/kekerasan-terhadap-perempuan-ganggu-kesehatan-anak
Posted by godeks on Thursday 07 October 2010 - 06:07:01  printer friendly create pdf of this news item
39 Persen Kekerasan Terhadap Anak Berupa Seksual


39 Persen Kekerasan Terhadap Anak Berupa Seksual

39 Persen Kekerasan Terhadap Anak Berupa Seksual
Ketua Umum Dewan Komisioner Komnas PA, Arist Merdeka Sirait. (ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan sebanyak 39,18 persen dari 1.649 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan seksual.

"Komnas memandang kekerasan dan eksploitasi anak sudah melampaui batas-batas perikemanusiaan dan merupakan potret buram dari perlindungan anak di Indonesia," kata Ketua Umum Dewan Komisioner Komnas PA Arist Merdeka Sirait di Jakarta, Selasa.

Kekerasan itu termasuk juga adanya kasus pembunuhan terhadap anak, penjualan anak kecil maupun eksploitasi anak untuk alasan ekonomi maupun alasan lainnya.

Komnas PA juga mencatat adanya 69 kasus penculikan bayi dengan berbagai modus.

"Konon bayi di bawah umur 1 tahun dihargai Rp 10 juta - Rp15 juta," ungkap Arist.

Data dikumpulkan Komnas PA selama Januari-Juni 2010 menunjukkan adanya permasalahan dan kasus pelanggaran hak anak sebanyak

676.849 kasus antara lain terdiri atas kasus kekerasan, penelantaran, eksploitasi, keterlibatan anak dalam konflik hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pada tahun 2009, jumlah kasus anak tercatat hingga sejumlah 2.829.191 kasus.

Khusus bagi kasus kekerasan, Arist mengatakan, Komnas PA akan mendorong pemerintah dan mendesak semua pihak untuk segera melakukan konsolidasi guna menyatukan dan menyinergikan berbagai upaya perlindungan anak untuk melawan dan menghentikan adanya kekerasan terhadap anak.

***3***

(T.A043/B/s018/s018) 11-08-2010 18:00:21
COPYRIGHT © 2010

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/1281524705/39-persen-kekerasan-terhadap-anak-berupa-seksual
Posted by godeks on Thursday 07 October 2010 - 05:47:30  printer friendly create pdf of this news item
RUU Peradilan Anak Perlu Segera Disahkan


RUU Peradilan Anak Perlu Segera Disahkan


Padang (ANTARA News) - Jaringan Nasional (Jarnas) Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi undang-undang.

"Percepatan pengesahan RUU itu menjadi UU diperlukan mengingat aparat penegak hukum membutuhkan produk hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum," kata Ketua Presidium Jarnas Edy Ikhsan SH, MA dalam siaran persnya diterima ANTARA News di Padang, Minggu.

Sementara itu desakan tersebut juga merupakan bagian dari Deklarasi Jarnas Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum yang disampaikan di Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang Bandung, pada Sabtu, 31 Juli 2010.

Sedangkan Jarnas tersebut diprakarsai oleh berbagai lembaga dan individu di lima kota besar yakni Surabaya, Banda Aceh, Bandung, Medan dan Jakarta, di Indonesia yang memiliki komitmen atas perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum, antara lain Pusaka Indonesia, RJWG, LAHA, Komnas PA, SCCC, LBH Jakarta, KPAID Sumut, AJI Medan dan Kalyanamandira.

Menurut Edy, selain mendesak, Jarnas Perlindungan ABH juga menekankan agar isi RUU harus menjunjung hak-hak anak.

"Selain itu, pemerintah harus menyiapkan SDM aparat penegak hukum. Jangan sampai ketika undang-undang ini disahkan, pemerintah tidak menyiapkan anggaran dan SDM terlatih dalam melayani anak berkonflik dengan hukum," katanya.

Berdasarkan dari data assesment Jarnas, pada tahun 2009 di 5 kota besar tersebut di atas terdapat lebih dari 3.000 anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan data dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 ada sekitar 6.300 anak yang tengah menjalani masa tahanan dan pemidanaan di Lapas dan Rutan.

Kondisi ini menurut Jarnas sangat memprihatinkan mengingat ribuan anak yang berkonflik dengan hukum pada akhirnya tidak bisa memperoleh hak-haknya, seperti hak pendidikan, hak kesehatan dan hak tumbuh kembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian.

Bahkan, Jarnas meyakini bahwa penjara bukanlah tempat yang layak bagi anak dan bisa membuat anak semakin terpuruk kedalam tindakan kriminal yang lebih serius lagi.

"Karena itu, Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu menjadi payung hukum dan memberikan jaminan alternatif penyelesaian hukum yang menjauhkan anak dari penjara dengan cara diversi dan restorative justice," katanya.

RUU ini juga diharapkan akan memberikan keberpihakan kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Saat ini Jarnas sudah melakukan peningkatan kapasitas 250 aparat penegak hukum yakni hakim, jaksa, polri, petugas pemasyarakatan dan advokat di 5 kota di atas.

"Dalam rencana kerjanya, Jarnas juga akan melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan jurnalis, pengembangan jaringan keanggotaan serta advokasi anggaran bagi perlindungan anak," katanya.

http://www.antaranews.com/berita/1280650838/ruu-peradilan-anak-perlu-segera-disahkan
Posted by B O D O on Wednesday 06 October 2010 - 04:45:33  printer friendly create pdf of this news item
KPAI Catat 1.100 Kasus Kekerasan Terhadap Anak


KPAI Catat 1.100 Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Jumat, 1 Oktober 2010 21:06 WIB
KPAI Catat 1.100 Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Ketua KPAI, Hadi Supeno. (ANTARA/Fanny Octavianus)

Pontianak (ANTARA News) - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Hadi Supeno mengungkapkan dari bulan Januari hingga Agustus 2010 terjadi 1.100 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di seluruh Indonesia.

"Dari 1.100 kasus yang ada, 23 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual," katanya di Pontianak, Jumat.

Dijelaskan Hadi, banyak faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak tersebut, diantaranya karena faktor ekonomi keluarga yang kurang sehingga menyebabkan orang tua menjadi stress dan melampiaskannya pada anak.

"Kasus seperti itu sangat sering terjadi. Akibat tekanan hidup yang mengkimpit membuat orang tua sampai tega mematahkan kaki anaknya, serepti yang terjadi di Jakarta, dan beberapa kasus lainnya di seluruh Indonesia," katanya.

Namun, untuk kasus kekerasan terhadap anak yang berujung pada tindakan kekerasan seksual, dijelaskannya sebagian besar dikarenakan pengaruh dari video porno.

Pasalnya, dari pengakuan orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, atau pencabulan dikarenakan mereka terpengaruh video tersebut.

"Pengaruh video prono ini sangat besar. Karena kita mencatat ada 56 laporan pemerkosaan terhadap anak dari 14 Juni sampai 30 Agustus 2010, dan para pelakunya mengakui karena mereka terpengaruh vidoe syur," kata Hadi.

Berdasarkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak tersebut, KPAI sejauh ini berusaha keras untuk menekan tingginya angka tersebut. Karena persentase kekerasan terhadap anak itu tahun 2010 ini mengalami peningkatan 20 persen dari tahun 2009.

Upaya yang dilakukan KPAI sejauh ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak melakukan tindakan kekerasan tersebut.

"Kita lebih mengarah kepada upaya pencegahan dengan menggelar sosialisasi ke berbagai daerah," katanya.

Dia juga mengatakan, awal November nanti, pihaknya akan kembali ke Kalbar untuk membahas permasalahan hukum anak dibawah umur yang dilakukan pihak kepolisian.

Menurutnya, di Kalbar, cukup banyak terjadi kasus penangkapan anak di bawah umur yang terlibat tindak kriminal oleh aparat.

"Berdasarkan pengamatan kita, masih banyak polisi yang melakukan penahanan terhadap anak dibawah umur tanpa mengambil jalan restoratif justice, mediasi atau hukuman pengalihan. Ini yang akan kita sosialisasikan kepada pihak kepolisian, dan ini sudah disetujui oleh Waka Polda Kalbar," katanya.(*)

(ANT-171/R009)COPYRIGHT © 2010Sumber :http://beta.antaranews.com/berita/1285941994/kpai-catat-1100-kasus-kekerasan-terhadap-anak
Posted by godeks on Wednesday 06 October 2010 - 04:43:02  printer friendly create pdf of this news item
Komisi Anak: Kasus Perdagangan Anak Tetap Tinggi


Komisi Anak: Kasus Perdagangan Anak Tetap Tinggi

foto
sxc.hu

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengutarakan Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidaklah membantu menghapuskan jumlah kasus perdagangan anak di Indonesia. Bahkan, cenderung terjadi peningkatan di tiap tahunnya. "Itu yang jadi pertanyaan kita juga. Undang-undang sudah ada, RAN (Rencana Aksi Nasional), tapi angkanya terus saja tambah," kata Arist.

Menurut dia, yang menjadi masalah adalah programnya yang tidak tepat. "Produk hukum yang diperlukan implementasinya tidak ada, di sana tidak dijelaskan mau taruh dimana anak yang sudah diselamatkan untuk ditampung, siapa yang menjaga mereka?tidak ada," ungkap Arist.

Dia menilai Pemerintah belum dapat memaksimalkan kerjasama lintas sektoral. "Untuk menangani ini kan kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, polisi dan juga NGO lokal dan internasional. Tapi seperti ada ego antar sektor. DPR juga sering kami informasikan tapi diam saja," katanya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengamandemen produk undang-undang tersebut untuk dapat mencegah dan meminimalisir angka perdagangan anak di Indonesia. "Bahkan sampai sekarang belum ada satu pun pelaku perdagangan anak yang tertangkap karena untuk dapat menemukan mereka sangat susah untuk ditelusuri," papar Aris.

Dalam kesempatan yang sama, staf Ahli Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bidang Komunikasi Pembangunan menyebutkan pihaknya terus melakukan berbagai cara untuk memberantas perdagangan orang. "Peraturan sudah kita buat, tapi memang ini membutuhkan koordinasi dengan pihak lain karena kasus yang terungkap itu seperti gunung es dan kita susah untuk mendalaminya. Kita semua perlu berjuang bersama," kata Subagyo.

RIRIN AGUSTIA
Posted by B O D O on Monday 04 October 2010 - 07:26:23  printer friendly create pdf of this news item
Angelina Sondakh: Tes Keperawanan Inkonstitusional


Smaller Reset Larger
Dok. Republika
Angelina Sondakh: Tes Keperawanan Inkonstitusional
Angelina Sondakh
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi X DPR bidang Pendidikan dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh menilai bahwa tes keperawanan bagi pelajar perempuan bisa dianggap inkonstitusional. "Wacana tes keperawanan ini nantinya dapat dianggap inskontitusional karena negara menjamin setiap warganegara (WN) untuk mendapatkan pendidikan yang layak," katanya, di Jakarta, Senin.

Ia mengutarakan pendapatnya tersebut, merespons wacana tes keerawanan terhadap pelajar perempuan yang hendak melanjutkan studi dari SMP ke SMU atau SMK.

Wacana ini muncul antara lain di Provinsi Jambi yang berdasar hasil penelitian menunjukkan angka tinggi jumlah pelajar perempuan SMP telah berhubungan seks pra-nikah. "Saya berpendapat, tidak ada diskriminasi antara yang perawan dengan yang tidak," kata Angelina Sondakh.

Mantan Putri Indonesia ini menambahkan, semua WN berhak memperoleh pendidikan yang terjangkau, layak serta bermutu. Sebab, menurutnya, salah satu tujuan Negara, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyatnya. "Tolong jangan dicampuradukkan masalahnya. Kita sudah banyak ketinggalan dalam hal penyebarluasan kesempatan medapatkan pendidikan bagi warga," ujarnya.

Kendati begitu, lanjutnya, urusan pembinaan moral dan spiritual juga sangat penting. "Tapi itu kan tanggungjawab bersama. Ya sekolah. Pemerintah, juga lembaga-lembaga pendidikan non formal maupuin informal termasuk di lingkungan keluarga," katanya.
Red: Siwi Tri Puji B
Sumber: Ant

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/senggang/tokoh/10/10/04/137994-angelina-sondakh-tes-keperawanan-inkonstitusional
Posted by godeks on Monday 04 October 2010 - 05:37:20  printer friendly create pdf of this news item
1 Ayat Berkaitan dengan Rokok di UU Kesehatan Dikorupsi


1 Ayat Berkaitan dengan Rokok di UU Kesehatan Dikorupsi
Nograhany Widhi K - detikNews

Your browser does not support iframes.


Jakarta - Korupsi di negara ini tak hanya menjarah uang negara tapi juga 1 ayat di UU Kesehatan. Pasal 113 ayat 2 dihilangkan setelah disahkan pada 14 September 2009. Ayat itu berkaitan dengan rokok.

Demikian disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tobacco Control Support Center (TCSC), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komnas Perlindungan Anak di Hotel Sofyan Betawi, Jl Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2009).

"Pada waktu disahkan di paripurna, Pasal 113 UU Kesehatan masih berisi 3 ayat. Namun pada waktu UU itu dikirim ke Presiden untuk ditandatangani, ternyata pasal itu hanya berisi 2 ayat, di mana ayat 2 yang ikut disahkan di paripurna ternyata dihapus," ujar anggota pengurus harian YLKI Tulus Abadi.

Ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan itu berbunyi, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya."

Namun, imbuh Tulus, karena tergesa-gesa dan tidak cermat penghapusan pasal tersebut ternyata tidak diikuti dengan penghapusan penjelasan pasal per pasal.

"Pasal 113 yang sudah berisi 2 ayat ternyata masih tetap memiliki 3 ayat penjelasan pasal. Nah, gobloknya memang di sini," sindir Tulus.

Karena itu ICW, YLKI TCSC dan Komnas Anak menuntut pada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menandatangani UU Kesehatan dan mengembalikan ayat yang dihilangkan sebagaimana aslinya seperti yang disahkan di paripurna.

"Kami berencana akan mengajukan upaya litigasi kalau permintaan ini tidak ada respons. Yaitu laporan pidana ke polisi, gugatan ke pengadilan atau mengajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Kami juga menuntut kepada Badan Kehormatan DPR untuk melakukan pengusutan tuntas kasus korupsi pasal ini," tegas Tulus.

Sementara mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Kartono Mohamad mengatakan ada dampak yang signifikan jika pasal yang merupakan inti Pasal 113 itu dihilangkan.

"Kalau ayat 2 masuk, akan ada turunannya yang mengatur zat adiktif. Yang kena dampaknya ya industri rokok yang akan terkena pengaturan. Kalau ini hilang, tidak bisa diatur peredaran rokok," jelas Kartono.

(nwk/nrl)

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/10/07/143735/1217053/10/1-ayat-berkaitan-dengan-rokok-di-uu-kesehatan-dikorupsi. Rabu, 07/10/2009 14:37
Posted by godeks on Monday 04 October 2010 - 05:12:50  printer friendly create pdf of this news item
PELAYANAN TERHADAP ANAK KONFLIK HUKUM MASIH LEMAH, 5 LSM LAKUKAN ASESMEN DI LIMA KOTA.

PELAYANAN TERHADAP ANAK KONFLIK HUKUM MASIH LEMAH, 5 LSM LAKUKAN ASESMEN DI LIMA KOTA.

Lima Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Pusaka Indonesia, Komnas Perlindungan Anak, LAHA Bandung, WGRJ Aceh dan SCCC Surabaya) melakukan asesmen berkaitan dengan anak konflik hukm di Medan, Jakarta, Aceh, Bandung dan Surabaya. Asesmen yang dilaksanakan selama dua bulan ini dimulai sejak bulan Februari hingga Maret 2010, bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif, kualitas pelayanan AKH serta potensi dan kendala penerapan diversi dan Restorative Justice (RJ) di 5 kota tersebut, melakukan analisis (sekurang-kurangnya kualitatif) terhadap kondisi penanganan Anak Konflik Hukum (selanjutnya disingkat AKH) di 5 wilayah ; selian itu juga diharapkan dengan asesmen ini menghasilkan sebuah rekomendasi dalam penyusunan kerangka teknis perbaikan sistem penanganan AKH di Indonesia.

Sebelum dilakukan asesmen, 5 lembaga mitra pelaksana melaksanakan workshop penyusunan kerangka asesmen kondisi anak yang berkonflik dengan hukum di 5 kota di Indonesia, sejak tanggal 14-16 Januari 2010 bertempat di Bogor. Workshop ini berhasil  merumuskan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam mencapai optimalisasi program dan menyusun kerangka standar dalam melakukan asesmen kondisi anak yang berhadapan dengan hukum di 5 wilayah aksi.

Ada tiga point besar yang menjadi fokus dalam melakukan asesmen adalah pertama data kuantitatif AKH menyangkut tentang jumlah anak sebagai pelaku selama tahun 2009, jumlah aparat penegak hukum yang sensitive anak, inventarisasi lembaga yang menangani AKH serta alokasi budget khusus yang dapat di akses untuk penanganan AKH, kedua Tentang Kualitas Pelayanan Terhadap AKH, berkaitan dengan pemahaman dan penerapan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penerapan diversi dan restorative justice (baik peraturan internal ataupun jumlah kasus yang diterapkan proses ini), sarana/fasilitas khusus di masing-masing institusi yang dapat memberi manfaat bagi penanganan AKH, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam mengembangkan jaringan kerja dan ketiga hal yang berkaitan dengan Potensi dan Kendala Diversi dan Restorative Justice Bagi AKH, menyangkut Regulasi/Acuan normatif  tentang Diversi & Restorative Justice yang tersedia dan dipakai oleh Aparat Penegak Hukum,  Potensi dan Kendala pelaksanaan Diversi dan  Restorative Justice baik di institusi penegak hukum maupun di masyarakat, dan Kearifan Lokal dan institusi masyarakat yang mungkin dapat menjadi peluang dalam melakukan advokasi Diversi dan Restorative Justice, serta berkaitan dengan Sarana Pendukung berjalannya Diversi dan Restorative Justice.

Yayasan Pusaka Indonesia, melalui Ketua Badan Pengurus yang juga koordinator Program mengatakan kegiatan asesmen ini merupakan bagian kegiatan program “Evaluasi Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Rangka Membangun Juvenille dan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum : Suara Anak dari 5 Kota di Indonesia” ini di dukung oleh Uni Eropa. Program ini bertujuan meningkatkan penghormatan hak azasi Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABDH) di Indonesia melalui aksi masyarakat sipil yang berkelanjutan dan kerjasama yang sinergis antara aktor-aktor Negara dan masyarakat sipil, kata Edy.

Ada 4 hasil yang ingin dicapai dalam program yang berdurasi 16 bulan tersebut (Januari 2010 s/d April 2011) yakni: Pertama, Tersedianya data yang up to date kondisi AKH di 5 lokasi atau wilayah kerja program. Kedua, Pembentukan Sebuah Jaringan Kerja Nasional untuk Peradilan Anak dan Restoratif. Ketiga, Adanya peningkatan kapasitas 200 Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disingkat APH) dalam isu atau materi Restorative Justice dan Diversi AKH. Dan Keempat, Tersedianya kerangka advokasi regional (setingkat provinsi) untuk alokasi budget bagi perlindungan AKH dan Kelima, Tersedianya 2 “Rumah Aman” bagi AKH di 2 wilayah kerja aksi (Banda Aceh dan Bandung), tambah Edy.
Posted by B O D O on Monday 27 September 2010 - 09:44:41  printer friendly create pdf of this news item
Go to page   <<        >>