page.php?23
 
Orangtua Adukan Polisi ke Satgas Antimafia Hukum


6 Anak Dianiaya Polisi

Orangtua Adukan Polisi ke Satgas Antimafia Hukum

Jum'at, 2 Juli 2010 - 13:25 wib
Fahmi Firdaus - Okezone


Satgas Antimafia Hukum (Foto: Koran SI)
JAKARTA - Dua perempuan warga Medan, mengadukan polisi ke Satgas Antimafia Hukum. Mereka menganggap, aparat Polsek Bandar Pulau memberikan tuduhan palsu serta menganiaya anak mereka.

Nurmaidah ibu dari Boby Manalu (15) dan Rizkiana, ibu dari Sahdan Siahaan (16), didampingi kuasa hukum mendatangi kantor Satgas, juga melaporkan dugaan rekayasa kasus dan pemerasan.

Selain dua anak tersebut, polisi juga menangkap empat anak-anak lainnya, yaitu Prima Saritua Sarumpaet (15), Nasib Gultom (17), Saraha Pandjaitan (14), dan Tarolai Simanjuntak (15).

Kuasa hukum korban, Elisabeth Paranginangin mengatakan, pada 12 Januari lalu, korban bernama Boby Manalu (15) bersama rekan-rekannya ditangkap karena dituduh mencuri laptop milik anggota DPRD.

“Dugaan polisi itu tidak beralasan karena barang bukti yang diajukan, bukan barang bukti dari pencurian,” ujar Elisabeth di Kantor Satgas, Jakarta, Jumat (2/7/2010).

Elisabeth melanjutkan, pembuatan BAP di Polsek Bandar Pulau, Medan, juga tidak didampingi orangtua para korban.

Polisi, lanjutnya, juga diduga melakukan pemerasan karena orangtua harus membayar sejumlah uang.

“Ini motifnya jelas. Ini target polisi. Kami juga ingin meminta penagguhan penahanan. Saat ini korban sudah masuk ke fase pengadilan di Tanjung Balai,” sambungnya.

Elisabeth menerangkan, pada 13 Januari, polisi membawa korban untuk mengambil barang bukti dan menjemput tiga korban lainnya, yaitu Nasib Gultom, Saraha Pandjaitan, dan Tarolai Simanjuntak (15). Korban disuruh menunjukkan dan mengambil apa saja yang diminta polisi.

Menurutnya, anak-anak di bawah umur itu diborgol dan dianiaya untuk dipaksa mengakui perbuatan mereka. Di dalam tahanan korban dicampur dengan tahanan dewasa.

“Korban juga sempat dianiaya dengan dipukul menggunakan gagang sapu dan ditampar, serta sempat ditodong dengan senajata api,” jelasnya.

Pihaknya juga sudah melaporkan kasus ini ke Divpropam Polda Sumatra Utara, namun tidak ditanggapi. “Kami juga menunjukkan bukti visum bahwa korban dianiaya,” tandasnya.
(ton)SUmber : http://news.okezone.com/read/2010/07/02/339/348913/orangtua-adukan-polisi-ke-satgas-antimafia-hukum
Posted by B O D O on Monday 11 October 2010 - 04:19:59  printer friendly create pdf of this news item
70% Pelaku Kekerasan pada Anak Ternyata Ibu


70% Pelaku Kekerasan pada Anak Ternyata Ibu

Senin, 27 September 2010 - 22:00 wib
JAKARTA - Angka kekerasan terhadap anak di wilayah Jabodetabek sepanjang 2010 terus naik seiring dengan tingkat kesadisannya.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) bahkan mencatat pelaku kekerasan terhadap anak sebesar 70 persen dilakukan ibu.

Berdasarkan data Komnas PA, tercatat hingga pertengahan pekan ketiga September 2010 sebanyak 2.044 kasus. Angka ini meningkat hingga 30 persen dari 2009 lalu yang tercatat 1.998 kasus. Pada 2008 tercatat 1.826 kasus dan 1.510 kasus pada 2007.

Menurut Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait sebesar 70 persen dari kasus tersebut dilakukan oleh ibu. Baik ibu kandung, ibu tiri, ibu guru, ibu angkat, dan tante atau perempuan lainnya.

"Mereka (Ibu) depresi akibat tekanan ekonomi dan permasalahan dengan pria, namun selalu anak yang menjadi korbannya," ungkapnya di Jakarta, Senin (27/9/2010).

Tahun ini Komnas PA mencatat sejumlah kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh ibu kandungnya. Seperti kasus ibu kandung menggorok anaknya sendiri di Pasar Minggu, Jakarta, ibu menyiram anaknya dengan air mendidih.

“Anak diceburkan ke dalam sumur dan dipatahkan kakinya hanya karena rewel minta susu," ungkap Arists Merdeka Sirait.
(Isfari Hikmat/Koran SI/ful)
Sumber : http://news.okezone.com/read/2010/09/27/337/376594/70-pelaku-kekerasan-pada-anak-ternyata-ibu
Posted by B O D O on Monday 11 October 2010 - 04:12:51  printer friendly create pdf of this news item
Penganiayaan PRT di Kuwait Meningkat


Penganiayaan PRT di Kuwait Meningkat



PERLAKUAN buruk terhadap pembantu rumah tangga di Kuwait mengalami kenaikan, dan para PRT di emirat Teluk tadi menghadapi tuntutan hukum bila mereka mencoba kabur. Sorotan terhadap masalah itu dilaporkan kelompok pemerhati hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW).

Kelompok berkedudukan di New York itu menyebut para PRT migran kurang mendapat perlindungan dari para majikan yang menahan gaji, memaksa mereka bekerja tanpa batas waktu tanpa hari libur, tidak memberi makanan memadai atau melakukan serangan fisik atau seksual terhadap mereka.

"Jumlah penganiayaan meningkat," ujar Priyanka Motaparthy, periset HRW di Timur Tengah dan Afrika Utara, dalam jumpa pers di Kuwait City ketika mengumumkan laporan berisi rincian kasus-kasus khusus.

"Dalam 2009, PRT dari Sri Lanka, Indonesia, Pilipina dan Ethiopia menyampaikan 10.000 pengaduan soal penganiayaan kepada kedutaan mereka," papar Motaparthy. Data HRW tersebut tidak meliputi PRT asal India, yang tercatat separuh dari 660.000 pekerja rumah tangga di emirat kaya minyak itu. PRT yang hampir seluruhnya orang Asia, tercatat sepertiga dari 1,81 juta pekerja asing yang ada di Kuwait.

Terperangkap

Laporan setebal 97 halaman berjudul "Walls at Every Turn: Exploitation of Migrant Domestic Workers Through Kuwait’s Sponsorship System," menggambarkan bagaimana para pekerja jadi terperangkap dalam pekerjaan eksploitatif atau abusif.

"Para majikan menahan semua surat para pekerja di Kuwait," ujar Sarah Leah Whitson, direktur Timur Tengah di HRW. Laporan itu didasarkan pada hasil wawancara dengan pelasan PRT kabur di kedutaan mereka atau rumah penampungan kelolaan pemerintah. Para pekerja domestik di Kuwait tidak dilindungi oleh hukum apapun untuk membatasi jam kerja atau hari istirahat atau bahkan hak-hak dasar, papar laporan tadi.

"Mereka dipaksa bekerja tanpa batas waktu, 10, 12 atau 18 jam tanpa ada istirahat, tujuh hari sepekan, 52 pekan setahun," ungkap Motaparthy. Manik J., seorang wanita Sri Lanka, mengatakan dia bekerja lebih 18 jam sehari selama 10 bulan, tapi tidak menerima sepeser pun gajinya hampir selama waktu tersebut meskipun dia bekerja untuk dua keluarga.

Dia kini tinggal di sebuah rumah penampungan sementara. Duapuluh satu PRT yang diwawancara HRW menuturkan mereka bekerja 18 jam atau lebih sehari pada kesempatan berulangkali.

Penganiayaan

Sebuah studi Organisasi Perburuhan International (ILO) pada 2004 menemukan para PRT di Kuwait bekerja 101 jam setiap pekannya, ujar HRW.

Penganiayaan utama termasuk penyiksaan fisik dan seksual, gaji tak dibayar atau ditunda, bekerja tanpa batas waktu, tak ada hari libur setiap pekannya dan lain-lainnya. HRW mengungkapkan pihaknya mewawancarai 22 PRT yang mengaku para majikan atau agen mereka melakukan penganiayaan fisik terhadap mereka, dan tujuh dari mereka membeberkan tentang pelecehan seksual.

Seorang duta besar di Kuwait dari negara pengekspor tenaga kerja menjelaskan kepada HRW bahwa, selama 2009, kedutaan itu menerima 950 klaim perkosaan atau pelecehan seksual. Mary P., seorang warga negara Pilipina, menuturkan kepada HRW majikannya memukul dan menghinanya setiap hari dengan menggunakan bahasa yang tidak sopan. Motaparthy mengatakan, berdasarkan data HRW,

"setiap pekannya, paling tidak dua PRT terjatuh dari tempat tinggi," tampaknya mencoba bunuh diri agar lepas dari penyiksaan. Laporan itu sepenuhnya menyalahkan masalah tadi pada sistem penyeponsoran yang mengikat tenaga kerja dengan majikan mereka dan menempatkan PRT dalam kekuasaan penuh majikan.

Laporan itu mendesak pemerintah Kuwait agar menghapuskan sistem tersebut. Pemerintah Kuwait mengatakan pihaknya berencana menghapuskan sistem tersebut pada Pebruari mendatang.

(afp/bh)
11-10-2010
Sumber :http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71727:penganiayaan-prt-di-kuwait-meningkat&catid=83:umum&Itemid=145
Posted by godeks on Monday 11 October 2010 - 03:51:03  printer friendly create pdf of this news item
KPAI: Pemenjaraan Anak Harus Dihapuskan


Jumat, 23 Juli 2010, 03:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,MAGELANG--Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyerukan kepada pemerintah untuk menghapuskan pemenjaraan anak yang berperkara dengan hukum karena mengganggu pemenuhan berbagai hak dasar mereka dan kemudian mengalihkan proses keadilan menjadi jalan pemulihan."Hapuskan pemenjaraan terhadap anak karena hal itu tindak kekerasan yang berpotensi mengganggu hak-hak dasar mereka, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang," kata Ketua KPAI, Hadi Supeno, ketika dihubungi dari Magelang, Kamis malam.

Ia mengatakan, pemenjaraan terhadap anak, apapun alasannya adalah tindak kekerasan dan bertentangan dengan hakikat hukuman sehingga harus dihapus. Hingga saat ini, katanya, sekitar enam ribu anak berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Mereka mendekam di penjara baik penjara anak maupun dewasa, dan berstatus sebagai tahanan.

Ia mengatakan, anak yang saat ini berada di penjara harus segera dipindahkan ke berbagai panti sosial yang memberikan dukungan bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka secara memadai.
"Sedangkan mereka yang masih dalam proses hukum agar diselesaikan melalui pendekatan restoratif dan diversi pengalihan hukuman," katanya.

Selama masih terdapat penjara anak, lebih-lebih anak di penjara bersama orang dewasa, katanya, Indonesia tidak akan sampai kepada tataran kehidupan yang layak bagi anak.Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli, katanya, sebagai momentum yang tepat terutama untuk pemerintah dalam menangani secara serius kebijakan tentang ABH.

Walaupun Kepala Polri sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Hak Asasi Manusia, enam instansi pemerintah pusat terkait telah menandatangani nota kesepahaman tentang penanganan ABH, dan bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan perintah penanganan kelompok marginal secara komprehensif termasuk ABH, katanya, hal itu belum mengubah praktik penghukuman di lapangan.

KPAI, katanya, hingga saat ini masih menerima laporan dari berbagai daerah dan temuan hasil pantauan di beberapa Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lapas Dewasa terkait perlakuan terhadap ABH."Laporan dan temuan itu menyangkut bagaimana anak-anak yang disangka melakukan kenakalan telah diperlakukan sebagaimana halnya orang dewasa, sebagai pelaku kriminal," katanya.

Misalnya, katanya, terkait dengan ujian nasional dan ujian akhir sekolah berstandar nasional, beberapa anak terganggu dan bahkan gagal mengikuti kegiatan itu karena harus berurusan dengan proses peradilan.
Sebagian dari anak yang diadili, katanya, dalam penyidikannya juga masih menerima perlakuan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Pada kesempatan itu ia menyatakan mendesak pemerintah segera menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak (SPA) kepada DPR agar segara dibahas setelah lima tahun terakhir digodok.

"Sambil menunggu penyelesaian RUU SPA, semua instansi terkait agar menginstruksikan jajarannya, bahwa penanganan ABH dilarang membawa kepada peradilan formal tetapi sebaliknya harus menempuh keadilan dengan jalan pemulihan dan diversi atau pengalihan hukuman sehingga tidak berpeluang terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak yakni kepentingan terbaik bagi anak dan non-diskriminasi," kata Hadi Supeno.
Red: Krisman Purwoko
Sumber: ant

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/07/23/126275-kpai-pemenjaraan-anak-harus-dihapuskan
Posted by B O D O on Friday 08 October 2010 - 11:02:37  printer friendly create pdf of this news item
Cara Kekerasan untuk Disiplinkan Anak tak Dibenarkan


Jumat, 23 Juli 2010, 18:03 WIB

 Cara Kekerasan untuk Disiplinkan Anak tak Dibenarkan
Anak kecil yang mengalami kekerasan kerap trauma/ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta--Kekerasan baik fisik maupun verbal kerap terjadi pada anak-anak di sekolah. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh mengatakan, cara kekerasan untuk mendisiplinkan anak sangat tidak dibenarkan.

"Disiplin itu penting, tapi caranya tidak boleh dengan kekerasan. Bisa timbulkan traumatik," ujar Mendiknas di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/7).

Mendiknas menegaskan, siapa pun orangnya, baik anak, guru, mapun orangtua tidak diperbolehkan melakukan kekerasan. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada media dan seluruh masyarakat untuk terus memonitor kalau ada sekolahan yang melakukan tindak kekerasan.''Laporkan kalau ada sekolah yang lakukan tindak kekerasan itu, tapi tidak semua sekolah melakukan kekerasan,'' jelasnya.

Mendiknas menjelaskan, cara mendisiplinkan anak atau siswa dengan memukul rotan itu sudah kuno. Dengan zaman yang berubah, maka metode mendidik disiplin anak harus diubah. ''Perlu cara baru, yang penting pesan-pesan kemuliaan harus tercapai,'' jelasnya.

Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo, menjelaskan, cara-cara membentak, menghardik, dan memukul dalam dunia pendidikan adalah upaya sistematis untuk membonsai potensi anak.

Diakui Imam, sebenarnya, sudah banyak pendidik yang meninggalkan kekerasan sebagai bagian disiplin. Seharusnya, lanjut dia, dalam pendidikan yang sehat pendidik harus membuat anak tidak hanya menerima ajaran tapi mengekspresikan tentang pikiran meraka. ''Semua orang tau 1 + 1 = 2, tapi kalau anak sendiri menemukan jawabannya, maka dampaknya bagus,'' tutur Imam.

Menurut Imam, guru atau orangtua boleh melarang anak, hanya saja mereka bisa memberikan alasan. ''Tidak asal larang,'' tegasnya.

Red:
Endro Yuwanto
Rep: Anissa Mutia

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/07/23/126442-cara-kekerasan-untuk-disiplinkan-anak-tak-dibenarkan
Posted by B O D O on Friday 08 October 2010 - 10:58:25  printer friendly create pdf of this news item
Komisi VIII Pilih Sembilan Anggota KPAI


Jumat, 08 Oktober 2010, 17:30 WIB

Komisi VIII Pilih Sembilan Anggota KPAI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi VIII DPR telah memilih dan menetapkan sembilan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2010-2013. Sembilan orang ini lolos proses seleksi yang dilakukan Komisi VIII DPR secara marathon pada Senin (4/10) hingga Rabu (6/10).

"Hasil ini akan disampaikan ke Presiden sebagai pertimbangan untuk selanjutnya Presiden yang akan memutuskannya," kata Wakil Ketua Komisi VIII Ahmad Zainuddin, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/10).

Pemilihan sembilan anggota KPAI dari 18 pelamar sendiri dilakukan Komisi VIII DPR lewat pemungutan suara (voting) tertutup pada Kamis (7/10). Dari hasil voting itu terpilih Asrorun Ni'am Sholeh dan M. Ihsan dari unsur tokoh agama, Arnisah Vonna dari unsur profesi, Maria Advianti dari unsur lembaga swadaya masyarakat, Latifah Iskandar dari unsur dunia usaha, Maria Ulfa Anshor dari unsur organisasi kemasyarakatan, Iswandi Mourbas dari unsur pemerintah, Badriyah Fayumi dari unsur tokoh masyarakat, dan Apong Herlina dari unsur organisasi sosial.

Ahmad menambahkan, hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPAI sebenarnya sudah mencakup sembilan unsur perwakilan. Namun hasil voting menunjukkan dua anggota dari unsur tokoh agama masuk sembilan besar. Sehingga, terang Ahmad, ada satu unsur yang tak lolos yakni dari Kelompok Masyarakat Peduli terhadap Perlindungan Anak yakni Abdul Ghofur dan Huala Siregar.
Red: Djibril Muhammad
Rep: Andri Saubani

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/10/08/139148-komisi-viii-pilih-sembilan-anggota-kpai#
Posted by B O D O on Friday 08 October 2010 - 10:51:07  printer friendly create pdf of this news item
Kekerasan Seksual Mengancam Anak


Kekerasan Seksual Mengancam Anak
Rabu, 10 Februari 2010 | 03:14 WIB

Medan, Kompas - Kekerasan seksual pada anak menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak diderita anak-anak di Sumatera Utara. Anak-anak mudah menjadi korban karena pelaku memanfaatkan keluguan dan ketidaktahuan korban. Pelaku kebanyakan justru keluarga dekat atau tetangga yang dikenal baik oleh korban.

Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan Ahmad Sofyan, Selasa (9/2), mengatakan, berdasarkan pada pantauan PKPA di media selama tahun 2008, dari 375 kasus anak, sebanyak 268 kasus adalah kasus yang berkaitan dengan seksualitas, seperti pemerkosaan (47 kasus), percabulan (51), inses (17), dan sodomi (31 kasus), sedangkan kasus anak untuk pelacuran mencapai 122 kasus.

57 persen


Sementara pada tahun 2009 angka kekerasan seksual mencapai 57 persen dari jumlah kasus anak yang mencapai 256 kasus.

Sebanyak 42 kasus adalah pemerkosaan, pencabulan (35 kasus), inses (25), sodomi (19), dan perdagangan anak untuk tujuan seksual sebanyak 22 kasus.

”Kasus yang muncul masih merupakan fenomena gunung es,” tutur Sofyan.

Kewaspadaan orangtua sangat diperlukan untuk menjaga anak- anaknya sebab pelaku bisa jadi adalah orang dekat, seperti saudara korban.

Meskipun kebanyakan kasus terjadi pada warga kelas menengah ke bawah, kekerasan seksual dapat pula menimpa keluarga menengah atas.

Takut

Kebanyakan korban takut mengungkapkan masalahnya meski keterbukaan kini sudah mulai terlihat dari jumlah kasus yang mengemuka di media.

Sejumlah korban yang mengaku mengalami kekerasan seksual saat kecil merasakan trauma seumur hidup.

Mereka merasakan tekanan psikologi yang berat. Selain tidak berani mengungkapkan kasus tersebut kepada orangtua, mereka juga diancam oleh pelaku.

Untuk itu, diperlukan keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari keluarga, aktivis peduli anak, hingga pemerintah. (WSI)

sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2010/02/10/03143710/Kekerasan.Seksual.Mengancam.Anak
Posted by B O D O on Friday 08 October 2010 - 06:51:52  printer friendly create pdf of this news item
Ironis, Kekerasan terhadap Anak Terjadi di Sekolah


Ironis, Kekerasan terhadap Anak Terjadi di Sekolah
Kamis, 11 Februari 2010 | 22:37 WIB



KOMPAS/SOELASTRI SOEKIRNO
Masih ingat dengan kasus sepuluh anak di bawah umur yang didakwa berjudi dengan taruhan uang Rp 1.000? anak dinilai bertanggungjawab pidana mulai 16 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com
- Kasus kekerasan terhadap anak, justru sebagian besar terjadi di lembaga pendidikan, yang selama ini diharapkan bisa memanusiakan anak. Ada yang tak beres dalam dunia pendidikan di Indonesia, karena itu Kementerian Pendidikan Nasional diharapkan bisa mel akukan evaluasi menyeluruh, mencari akar persoalannya.

"Ironisnya, kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah."

Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya. Pendidikan kita yang sarat beban dengan kurikulum sebatas pengetahuan hafalan, menandakan betapa kelirunya kita memandang anak. Anak dipandang tidak sebagai manusia, tetapi sebagai barang milik.

Demikian antara lain benang merah yang terungkap pada Diskusi Kekerasan Terhadap Anak, yang digelar Centre for Dialogue and Coorperation among Civilisations (CDCC), Kamis (11/2/2010) di Jakarta. Menghadirkan pembicara utama Arist Merdeka Sirait (Sekretaris Umum Komnas Perlindungan Anak), Rieke Diah Pitaloka (anggota DPR RI), Maria Ulfa Anshor (Fatayat NU), Romo Benny Sesetyo (Konferensi Waligereja Indonesia), dan Abdul Muti (Direktur Eksekutif CDCC).

Arist Merdeka Sirait mengatakan, fakta dan data yang terlaporkan dari masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak sepanjang tahun 2009, semakin kompleks dan di luar akal sehat manusia. "Kondisi yang tidak bisa ditolerir dengan akal sehat manusia hamper terdapat di setiap bentuk pelanggaran terhadap anak, mulai dari bentuk kekerasan terhadap anak, anak putus sekolah, perdagangan anak, sampai anak korban perceraian," katanya.

Kasus kekerasan terhadap anak misalnya, sepanjang tahun 2009 Komnas Perlindungan Anak telah menerima pengaduan sebanyak 1.998 kasus. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pengaduan kekerasan terhadap anak pada tahun 2008, yakni 1.736 kasus. "Ironisnya, kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Sedangkan pelakunya adalah orang yang seyogianya melindungi anak," ungkap Arist.

Kenyataan yang sama juga dipaparkan Abdul Muti, yang dari hasil survei terhadap kasus kekerasan terhadap anak, menemukan sebagian besar terjadi di sekolah dan lingkungan pendidikan lainnnya. "Sangat ironistik, kasus kekerasan terhadap anak, justru sebagian besar terjadi di lembaga pendidikan, yang selama ini diharapkan bisa memanusiakan manusia. Anak dianggap sebagai makhluk yang lemah," katanya.

Maria Ulfah Anshor mengatakan, anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pasa masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya.

"Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya," ujarnya.

Ubah paradigma

Arist Merdeka Sirait mengatakan, demi kepentingan terbaik anak perlu diambil langkah-langkah segera melalui komitmen negara, masyarakat dan pemerintah. Komnas PA mendesak setiap orang untuk seg era menghentikan kekerasan terhadap anak serta merubah paradigma pendisiplinan dengan kekerasan menjadi kasih sayang, komunikatif, dan dialogis.

"Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera menerbitkan Standar Pelayanan Minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan pemerintah," jelasnya.

Maria Ulfah menawarkan solusi melalui pendidikan anak dan pengasuhan anak yang berspektif gender. "Dalam melakukan pendidikan dan pengasuhan anak yang berspektif gender, dimensi lain yang juga sangat penting adalah memperhatikan hak-hak anak sesuai tahap tumbuh kembang anak," katanya.
Posted by B O D O on Friday 08 October 2010 - 05:15:46  printer friendly create pdf of this news item
Siswi Kelas 4 SD Diperkosa, Pelaku Dilepaskan


Kamis, 07 Oktober 2010 , 03:44:00

Korban perkosaan lagi berbaring dipangkuan kakak sepupunya di Jalan Budi Utomo, Rabu (6/10). (FOTO : Syamsul Arifin/Equator)
PONTIANAK. Murid kelas 4 SD Purun Besar, Kecamatan Sungai Pinyuh, sebut saja Bunga, 14, tiga hari tak sadarkan diri setelah diperkosa Ak, 30-an, Jumat (1/10). Bunga ditemukan orangtuanya di Jembatan Purun Besar dalam kondisi tak berdaya.

Tjung Liat Ban, Ibunda Bunga mengatakan, Jumat (1/10) lalu anaknya tidak ikut belajar di sekolah. Padahal tasnya berada dalam kelas. Bahkan hingga jam sekolah pulang, Bunga tak tampak hadir di sekolahan. Ketidakhadiran Bunga dilaporkan rekannya kepada Tjung Liat Ban. “Saya panik dan berusaha mencarinya,” ujar Tjung Liat Ban di kediaman keluarganya, Jalan Budi Utomo, Pontianak, Rabu (6/10).

Tak menemukan anaknya, sang ibu melapor ke Polsek Sungai Pinyuh. Beberapa jam kemudian, warga menemukan Bunga di Jembatan Purun Besar. Saat ditemukan bunga dalam kondisi lemas tak berdaya dan dibawa pulang ke rumah.

Keesokan harinya, kondisi bunga tak kunjung membaik. Pihak keluarga dan kepolisian membawanya ke Bid Dokkes Bhayangkara untuk dilakukan visum dan menjalani perawatan. Hasilnya, Bunga sudah digagahi Ak yang juga warga Purun Besar. “Polisi sudah tahu kalau anak saya diperkosa,” kata Tjung Liat Ban.

Ak sempat ditahan pihak kepolisian setempat. Namun hanya selama 1 x 24 jam. Alasannya, bukti-bukti tidak kuat, selain itu juga menunggu hasil visum, makanya dia dilepaskan. Begitu hasil visum keluar, membuktikan telah memperkosa Bunga, Ak kabur. Usaha polisi untuk menangkapnya kembali sia-sia. “Kata Pak polisi, bukti-buktinya tak kuat, terus hasil visum belum keluar. Jadi yang awalnya ditahan lalu karena alasan itu pelaku dilepaskan. Pas mau ditangkap lagi, orangnya sudah tak ada,” ujar kakak sepupu Bunga.

Kapolsek Segedong, IPTU Awaluddin Syam membenarkan terjadinya dugaan pemerkosaan yang dilakukan Ak. Setelah sampai di sekolah, Bunga hanya menyimpan tasnya saja, kemudian meninggalkan ruang kelas dan pelajarannya. Dia pergi ke rumah Ak. “Pelaku menyuruh korban untuk pulang. Namun, korban tidak mengindahkannya,” tutur Kapolsek.

Bunga dibawa Ak jalan-jalan ke Sungai Pinyuh. Kemudian mengajaknya ke salah satu warung kopi untuk minum. Setelah itu Ak mengantar Bunga pulang ke rumah kakeknya di Desa Sungai Purun Kecil sekitar pukul 22.00.

“Selang beberapa saat setelah pelaku mengantar korbannya pulang, pihak keluarga menyampaikan laporannya kepada polisi. Awalnya laporan terkait membawa kabur anak bawah umur. Namun, setelah dilakukan visum terungkaplah dugaan pencabulan terhadap korban,” jelas Awaluddin.

Kapolsek mengaku telah bertindak cepat menangani kasus tersebut. Namun polisi tidak bisa meminta keterangan Bunga. ABG tersebut shock berat dan dilarikan ke rumah sakit.

Setelah 24 jam ditahan, pelaku dilepaskan kembali karena polisi belum melakukan BAP terhadap Bunga. Hanya saja Ak dikenakan wajib lapor. “Beberapa hari kemudian pelaku sudah tidak berada di rumahnya. Anggota hanya mendapatkan sepeda motornya. Kami berinisiatif mengamankan kendaraannya di kantor polisi,” tegas Awaluddin. (sul/hry)


Sumber : http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=22704
Posted by godeks on Thursday 07 October 2010 - 08:01:22  printer friendly create pdf of this news item
Pusaka Indonesia dan Mercy Relief Singapura Peduli Hutan Bakau


Pusaka Indonesia dan Mercy Relief Singapura Peduli Hutan Bakau

09:13, 13/04/2010Yayasan Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Mercy Relief Singapura melakukan reboisasi  dengan menanam 15 ribu bibit bakau di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencegah intrusi air laut, abrasi pantai, mengurangi pemanasan global, serta meningkatkan populasi biota laut guna menambah hasil tangkapan nelayan tradisional di kawasan Desa Paluh Manan dan sekitarnya.

Koordinator program Marjoko mengatakan, penanaman bibit bakau ini dilakukan karena melihat telah terjadi degradasi kawasan hutan mangrove di pesisir pantai  Desa Paluh Manan yang disebabkan tindakan pembabatan hutan yang  tidak mempedulikan konsep pembangunan yang berkelanjutan. “Untuk mengembalikan kondisi hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Paluh Manan serta membantu penyerapan karbon dan memberikan kontribusi pada pengurangan pemanasan global, penanaman mangrove di pesisir pantai timur kami lakukan,” kata Marjoko.

Selain Pusaka Indonesia dan kelompok konservasi bakau Desa Paluh Manan, turut hadir dalam penanaman bibit bakau dari mahasiswa Polytechnic Singapura dan Pramuka dari SMA Dharmawangsa, masyarakat dan aparatur desa Paluh Manan bersama-sama melakukan penanaman bakau. Untuk menindaklanjuti upaya konservasi di Desa Paluh Manan, Pusaka Indonesia akan membangun pusat informasi bakau yang dikelola masyarakat.

Marjoko yang juga merupakan Koordinator Divisi Lingkungan Yayasan Pusaka Indonesia mengharapkan seluruh bibit yang telah ditanam secara bersama dapat dipantau dan dijaga oleh masyarakat. Selain bibit bakau, Pusaka Indonesia bersama dengan Mercy Relief Singapura juga memberikan bantuan berupa fasilitas air bersih sumur bor sembilan titik, empat titik di Desa Paluh Manan dan lima titik Desa Kota Datar dan satu unit bendungan untuk irigasi pertanian. “Saat ini semua pembangunan fasilitas air bersih sumur bor dan bendungan tersebut masih dalam proses pengerjaan. Mudah-mudahan awal Juni semua program bisa selesai,” katanya.

Timur Ginting, tokoh masyarakat Desa Paluh Manan mengungkapkan, dulunya Desa Paluh Manan merupakan daerah penangkapan ikan, udang dan kepiting sebagai mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan tradisional.(*)

Sumber : http://www.hariansumutpos.com/2010/04/40092/pusaka-indonesia-dan-mercy-relief-singapura-peduli-hutan-bakau.html
Posted by B O D O on Thursday 07 October 2010 - 07:06:14  printer friendly create pdf of this news item
Go to page   <<        >>