page.php?23
 
RUU Peradilan Anak Perlu Segera Disahkan


RUU Peradilan Anak Perlu Segera Disahkan


Padang (ANTARA News) - Jaringan Nasional (Jarnas) Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum mendesak pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi undang-undang.

"Percepatan pengesahan RUU itu menjadi UU diperlukan mengingat aparat penegak hukum membutuhkan produk hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum," kata Ketua Presidium Jarnas Edy Ikhsan SH, MA dalam siaran persnya diterima ANTARA News di Padang, Minggu.

Sementara itu desakan tersebut juga merupakan bagian dari Deklarasi Jarnas Perlindungan Anak Berkonflik Dengan Hukum yang disampaikan di Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang Bandung, pada Sabtu, 31 Juli 2010.

Sedangkan Jarnas tersebut diprakarsai oleh berbagai lembaga dan individu di lima kota besar yakni Surabaya, Banda Aceh, Bandung, Medan dan Jakarta, di Indonesia yang memiliki komitmen atas perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum, antara lain Pusaka Indonesia, RJWG, LAHA, Komnas PA, SCCC, LBH Jakarta, KPAID Sumut, AJI Medan dan Kalyanamandira.

Menurut Edy, selain mendesak, Jarnas Perlindungan ABH juga menekankan agar isi RUU harus menjunjung hak-hak anak.

"Selain itu, pemerintah harus menyiapkan SDM aparat penegak hukum. Jangan sampai ketika undang-undang ini disahkan, pemerintah tidak menyiapkan anggaran dan SDM terlatih dalam melayani anak berkonflik dengan hukum," katanya.

Berdasarkan dari data assesment Jarnas, pada tahun 2009 di 5 kota besar tersebut di atas terdapat lebih dari 3.000 anak yang berkonflik dengan hukum.

Sedangkan data dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2009 ada sekitar 6.300 anak yang tengah menjalani masa tahanan dan pemidanaan di Lapas dan Rutan.

Kondisi ini menurut Jarnas sangat memprihatinkan mengingat ribuan anak yang berkonflik dengan hukum pada akhirnya tidak bisa memperoleh hak-haknya, seperti hak pendidikan, hak kesehatan dan hak tumbuh kembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian.

Bahkan, Jarnas meyakini bahwa penjara bukanlah tempat yang layak bagi anak dan bisa membuat anak semakin terpuruk kedalam tindakan kriminal yang lebih serius lagi.

"Karena itu, Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu menjadi payung hukum dan memberikan jaminan alternatif penyelesaian hukum yang menjauhkan anak dari penjara dengan cara diversi dan restorative justice," katanya.

RUU ini juga diharapkan akan memberikan keberpihakan kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Saat ini Jarnas sudah melakukan peningkatan kapasitas 250 aparat penegak hukum yakni hakim, jaksa, polri, petugas pemasyarakatan dan advokat di 5 kota di atas.

"Dalam rencana kerjanya, Jarnas juga akan melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dan jurnalis, pengembangan jaringan keanggotaan serta advokasi anggaran bagi perlindungan anak," katanya.

http://www.antaranews.com/berita/1280650838/ruu-peradilan-anak-perlu-segera-disahkan
Posted by B O D O on Wednesday 06 October 2010 - 04:45:33  printer friendly create pdf of this news item
KPAI Catat 1.100 Kasus Kekerasan Terhadap Anak


KPAI Catat 1.100 Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Jumat, 1 Oktober 2010 21:06 WIB
KPAI Catat 1.100 Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Ketua KPAI, Hadi Supeno. (ANTARA/Fanny Octavianus)

Pontianak (ANTARA News) - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Hadi Supeno mengungkapkan dari bulan Januari hingga Agustus 2010 terjadi 1.100 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di seluruh Indonesia.

"Dari 1.100 kasus yang ada, 23 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual," katanya di Pontianak, Jumat.

Dijelaskan Hadi, banyak faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak tersebut, diantaranya karena faktor ekonomi keluarga yang kurang sehingga menyebabkan orang tua menjadi stress dan melampiaskannya pada anak.

"Kasus seperti itu sangat sering terjadi. Akibat tekanan hidup yang mengkimpit membuat orang tua sampai tega mematahkan kaki anaknya, serepti yang terjadi di Jakarta, dan beberapa kasus lainnya di seluruh Indonesia," katanya.

Namun, untuk kasus kekerasan terhadap anak yang berujung pada tindakan kekerasan seksual, dijelaskannya sebagian besar dikarenakan pengaruh dari video porno.

Pasalnya, dari pengakuan orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, atau pencabulan dikarenakan mereka terpengaruh video tersebut.

"Pengaruh video prono ini sangat besar. Karena kita mencatat ada 56 laporan pemerkosaan terhadap anak dari 14 Juni sampai 30 Agustus 2010, dan para pelakunya mengakui karena mereka terpengaruh vidoe syur," kata Hadi.

Berdasarkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak tersebut, KPAI sejauh ini berusaha keras untuk menekan tingginya angka tersebut. Karena persentase kekerasan terhadap anak itu tahun 2010 ini mengalami peningkatan 20 persen dari tahun 2009.

Upaya yang dilakukan KPAI sejauh ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak melakukan tindakan kekerasan tersebut.

"Kita lebih mengarah kepada upaya pencegahan dengan menggelar sosialisasi ke berbagai daerah," katanya.

Dia juga mengatakan, awal November nanti, pihaknya akan kembali ke Kalbar untuk membahas permasalahan hukum anak dibawah umur yang dilakukan pihak kepolisian.

Menurutnya, di Kalbar, cukup banyak terjadi kasus penangkapan anak di bawah umur yang terlibat tindak kriminal oleh aparat.

"Berdasarkan pengamatan kita, masih banyak polisi yang melakukan penahanan terhadap anak dibawah umur tanpa mengambil jalan restoratif justice, mediasi atau hukuman pengalihan. Ini yang akan kita sosialisasikan kepada pihak kepolisian, dan ini sudah disetujui oleh Waka Polda Kalbar," katanya.(*)

(ANT-171/R009)COPYRIGHT © 2010Sumber :http://beta.antaranews.com/berita/1285941994/kpai-catat-1100-kasus-kekerasan-terhadap-anak
Posted by godeks on Wednesday 06 October 2010 - 04:43:02  printer friendly create pdf of this news item
Komisi Anak: Kasus Perdagangan Anak Tetap Tinggi


Komisi Anak: Kasus Perdagangan Anak Tetap Tinggi

foto
sxc.hu

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengutarakan Undang-undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidaklah membantu menghapuskan jumlah kasus perdagangan anak di Indonesia. Bahkan, cenderung terjadi peningkatan di tiap tahunnya. "Itu yang jadi pertanyaan kita juga. Undang-undang sudah ada, RAN (Rencana Aksi Nasional), tapi angkanya terus saja tambah," kata Arist.

Menurut dia, yang menjadi masalah adalah programnya yang tidak tepat. "Produk hukum yang diperlukan implementasinya tidak ada, di sana tidak dijelaskan mau taruh dimana anak yang sudah diselamatkan untuk ditampung, siapa yang menjaga mereka?tidak ada," ungkap Arist.

Dia menilai Pemerintah belum dapat memaksimalkan kerjasama lintas sektoral. "Untuk menangani ini kan kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, polisi dan juga NGO lokal dan internasional. Tapi seperti ada ego antar sektor. DPR juga sering kami informasikan tapi diam saja," katanya.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengamandemen produk undang-undang tersebut untuk dapat mencegah dan meminimalisir angka perdagangan anak di Indonesia. "Bahkan sampai sekarang belum ada satu pun pelaku perdagangan anak yang tertangkap karena untuk dapat menemukan mereka sangat susah untuk ditelusuri," papar Aris.

Dalam kesempatan yang sama, staf Ahli Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bidang Komunikasi Pembangunan menyebutkan pihaknya terus melakukan berbagai cara untuk memberantas perdagangan orang. "Peraturan sudah kita buat, tapi memang ini membutuhkan koordinasi dengan pihak lain karena kasus yang terungkap itu seperti gunung es dan kita susah untuk mendalaminya. Kita semua perlu berjuang bersama," kata Subagyo.

RIRIN AGUSTIA
Posted by B O D O on Monday 04 October 2010 - 07:26:23  printer friendly create pdf of this news item
Angelina Sondakh: Tes Keperawanan Inkonstitusional


Smaller Reset Larger
Dok. Republika
Angelina Sondakh: Tes Keperawanan Inkonstitusional
Angelina Sondakh
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi X DPR bidang Pendidikan dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh menilai bahwa tes keperawanan bagi pelajar perempuan bisa dianggap inkonstitusional. "Wacana tes keperawanan ini nantinya dapat dianggap inskontitusional karena negara menjamin setiap warganegara (WN) untuk mendapatkan pendidikan yang layak," katanya, di Jakarta, Senin.

Ia mengutarakan pendapatnya tersebut, merespons wacana tes keerawanan terhadap pelajar perempuan yang hendak melanjutkan studi dari SMP ke SMU atau SMK.

Wacana ini muncul antara lain di Provinsi Jambi yang berdasar hasil penelitian menunjukkan angka tinggi jumlah pelajar perempuan SMP telah berhubungan seks pra-nikah. "Saya berpendapat, tidak ada diskriminasi antara yang perawan dengan yang tidak," kata Angelina Sondakh.

Mantan Putri Indonesia ini menambahkan, semua WN berhak memperoleh pendidikan yang terjangkau, layak serta bermutu. Sebab, menurutnya, salah satu tujuan Negara, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan rakyatnya. "Tolong jangan dicampuradukkan masalahnya. Kita sudah banyak ketinggalan dalam hal penyebarluasan kesempatan medapatkan pendidikan bagi warga," ujarnya.

Kendati begitu, lanjutnya, urusan pembinaan moral dan spiritual juga sangat penting. "Tapi itu kan tanggungjawab bersama. Ya sekolah. Pemerintah, juga lembaga-lembaga pendidikan non formal maupuin informal termasuk di lingkungan keluarga," katanya.
Red: Siwi Tri Puji B
Sumber: Ant

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/senggang/tokoh/10/10/04/137994-angelina-sondakh-tes-keperawanan-inkonstitusional
Posted by godeks on Monday 04 October 2010 - 05:37:20  printer friendly create pdf of this news item
1 Ayat Berkaitan dengan Rokok di UU Kesehatan Dikorupsi


1 Ayat Berkaitan dengan Rokok di UU Kesehatan Dikorupsi
Nograhany Widhi K - detikNews

Your browser does not support iframes.


Jakarta - Korupsi di negara ini tak hanya menjarah uang negara tapi juga 1 ayat di UU Kesehatan. Pasal 113 ayat 2 dihilangkan setelah disahkan pada 14 September 2009. Ayat itu berkaitan dengan rokok.

Demikian disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tobacco Control Support Center (TCSC), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Komnas Perlindungan Anak di Hotel Sofyan Betawi, Jl Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2009).

"Pada waktu disahkan di paripurna, Pasal 113 UU Kesehatan masih berisi 3 ayat. Namun pada waktu UU itu dikirim ke Presiden untuk ditandatangani, ternyata pasal itu hanya berisi 2 ayat, di mana ayat 2 yang ikut disahkan di paripurna ternyata dihapus," ujar anggota pengurus harian YLKI Tulus Abadi.

Ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan itu berbunyi, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya."

Namun, imbuh Tulus, karena tergesa-gesa dan tidak cermat penghapusan pasal tersebut ternyata tidak diikuti dengan penghapusan penjelasan pasal per pasal.

"Pasal 113 yang sudah berisi 2 ayat ternyata masih tetap memiliki 3 ayat penjelasan pasal. Nah, gobloknya memang di sini," sindir Tulus.

Karena itu ICW, YLKI TCSC dan Komnas Anak menuntut pada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menandatangani UU Kesehatan dan mengembalikan ayat yang dihilangkan sebagaimana aslinya seperti yang disahkan di paripurna.

"Kami berencana akan mengajukan upaya litigasi kalau permintaan ini tidak ada respons. Yaitu laporan pidana ke polisi, gugatan ke pengadilan atau mengajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Kami juga menuntut kepada Badan Kehormatan DPR untuk melakukan pengusutan tuntas kasus korupsi pasal ini," tegas Tulus.

Sementara mantan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Kartono Mohamad mengatakan ada dampak yang signifikan jika pasal yang merupakan inti Pasal 113 itu dihilangkan.

"Kalau ayat 2 masuk, akan ada turunannya yang mengatur zat adiktif. Yang kena dampaknya ya industri rokok yang akan terkena pengaturan. Kalau ini hilang, tidak bisa diatur peredaran rokok," jelas Kartono.

(nwk/nrl)

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2009/10/07/143735/1217053/10/1-ayat-berkaitan-dengan-rokok-di-uu-kesehatan-dikorupsi. Rabu, 07/10/2009 14:37
Posted by godeks on Monday 04 October 2010 - 05:12:50  printer friendly create pdf of this news item
PELAYANAN TERHADAP ANAK KONFLIK HUKUM MASIH LEMAH, 5 LSM LAKUKAN ASESMEN DI LIMA KOTA.

PELAYANAN TERHADAP ANAK KONFLIK HUKUM MASIH LEMAH, 5 LSM LAKUKAN ASESMEN DI LIMA KOTA.

Lima Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Pusaka Indonesia, Komnas Perlindungan Anak, LAHA Bandung, WGRJ Aceh dan SCCC Surabaya) melakukan asesmen berkaitan dengan anak konflik hukm di Medan, Jakarta, Aceh, Bandung dan Surabaya. Asesmen yang dilaksanakan selama dua bulan ini dimulai sejak bulan Februari hingga Maret 2010, bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif, kualitas pelayanan AKH serta potensi dan kendala penerapan diversi dan Restorative Justice (RJ) di 5 kota tersebut, melakukan analisis (sekurang-kurangnya kualitatif) terhadap kondisi penanganan Anak Konflik Hukum (selanjutnya disingkat AKH) di 5 wilayah ; selian itu juga diharapkan dengan asesmen ini menghasilkan sebuah rekomendasi dalam penyusunan kerangka teknis perbaikan sistem penanganan AKH di Indonesia.

Sebelum dilakukan asesmen, 5 lembaga mitra pelaksana melaksanakan workshop penyusunan kerangka asesmen kondisi anak yang berkonflik dengan hukum di 5 kota di Indonesia, sejak tanggal 14-16 Januari 2010 bertempat di Bogor. Workshop ini berhasil  merumuskan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam mencapai optimalisasi program dan menyusun kerangka standar dalam melakukan asesmen kondisi anak yang berhadapan dengan hukum di 5 wilayah aksi.

Ada tiga point besar yang menjadi fokus dalam melakukan asesmen adalah pertama data kuantitatif AKH menyangkut tentang jumlah anak sebagai pelaku selama tahun 2009, jumlah aparat penegak hukum yang sensitive anak, inventarisasi lembaga yang menangani AKH serta alokasi budget khusus yang dapat di akses untuk penanganan AKH, kedua Tentang Kualitas Pelayanan Terhadap AKH, berkaitan dengan pemahaman dan penerapan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penerapan diversi dan restorative justice (baik peraturan internal ataupun jumlah kasus yang diterapkan proses ini), sarana/fasilitas khusus di masing-masing institusi yang dapat memberi manfaat bagi penanganan AKH, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam mengembangkan jaringan kerja dan ketiga hal yang berkaitan dengan Potensi dan Kendala Diversi dan Restorative Justice Bagi AKH, menyangkut Regulasi/Acuan normatif  tentang Diversi & Restorative Justice yang tersedia dan dipakai oleh Aparat Penegak Hukum,  Potensi dan Kendala pelaksanaan Diversi dan  Restorative Justice baik di institusi penegak hukum maupun di masyarakat, dan Kearifan Lokal dan institusi masyarakat yang mungkin dapat menjadi peluang dalam melakukan advokasi Diversi dan Restorative Justice, serta berkaitan dengan Sarana Pendukung berjalannya Diversi dan Restorative Justice.

Yayasan Pusaka Indonesia, melalui Ketua Badan Pengurus yang juga koordinator Program mengatakan kegiatan asesmen ini merupakan bagian kegiatan program “Evaluasi Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Rangka Membangun Juvenille dan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum : Suara Anak dari 5 Kota di Indonesia” ini di dukung oleh Uni Eropa. Program ini bertujuan meningkatkan penghormatan hak azasi Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABDH) di Indonesia melalui aksi masyarakat sipil yang berkelanjutan dan kerjasama yang sinergis antara aktor-aktor Negara dan masyarakat sipil, kata Edy.

Ada 4 hasil yang ingin dicapai dalam program yang berdurasi 16 bulan tersebut (Januari 2010 s/d April 2011) yakni: Pertama, Tersedianya data yang up to date kondisi AKH di 5 lokasi atau wilayah kerja program. Kedua, Pembentukan Sebuah Jaringan Kerja Nasional untuk Peradilan Anak dan Restoratif. Ketiga, Adanya peningkatan kapasitas 200 Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disingkat APH) dalam isu atau materi Restorative Justice dan Diversi AKH. Dan Keempat, Tersedianya kerangka advokasi regional (setingkat provinsi) untuk alokasi budget bagi perlindungan AKH dan Kelima, Tersedianya 2 “Rumah Aman” bagi AKH di 2 wilayah kerja aksi (Banda Aceh dan Bandung), tambah Edy.
Posted by B O D O on Monday 27 September 2010 - 09:44:41  printer friendly create pdf of this news item
Lokakarya Hasil Asesmen AKH Hasilkan 2 Rekomendasi

Lokakarya Hasil Asesmen AKH Hasilkan 2 Rekomendasi

Lokakarya hasil asesmen kondisi anak konflik hukum di 5 kota di Indonesia yang dilaksanakan Yayasan Pusaka Indonesia dan 4 lembaga mitra LAHA Bandung, Komnas Perlindungan Anak, WGRJ Aceh, SCCC Surabaya bekerjasama dengan Uni Eropa, menghasikan dua rekomendasi “Jauhkan Anak Dari Penjara”. Dua rekomendasi yang ditujukan kepada Mabes POLRI, Departemen Sosial RI, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, serta Departemen Hukum dan HAM ini, meminta institusi tersebut untuk melakukan dengan segera perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum harus segera diperbaiki.

Lokakarya yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 3-5 Mei 2010, dihadiri oleh 30 orang peserta dari 5 Daerah, yang berasal dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LAPAS, BAPAS, akademisi, jurnalis dan para profesional.

Salah satu point penting yang direkomendasikan peserta adalah adanya kebutuhan untuk memaksimalkan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang ada di institusi kepolisian sebagai bagian yang berdiri sendiri. Peningkatan status dari Unit menjadi Satuan, seperti halnya Narkoba yang mempunyai SAT sendiri, sehingga seluruh penanganan kasus anak dan perempuan menjadi terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian hal itu akan berimplikasi kepada kemungkinan peningkatan atau capacity building PPA itu lebih sistematis dan konstruktif.

Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait dalam sambutannya mengatakan sesuatu hal yang perlu kita apresiasi karena setelah Depkumham melakukan “sidak/inspeksi mendadak” ke beberapa lapas anak di beberapa wilayah, follow up nya cukup cepat dan bersamaan dengan komitmen kita. Bersamaan dengan itu ada 2 (dua) program yang dilakukan yaitu perbaikan terhadap lapas-lapas itu menjadi komitmen dan hari ini menjadi komitmen para penegak hukum karena memang di kesepakatan 5 (lima) menteri dan kapolri. Namun kesepakatan tersebut masih di rasa kurang cukup karena 2 (dua) penegak hukum yang lain tidak ikut terlibat yaitu Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Padahal ini yang penting untuk penerapan apa yang dimaksud dengan diversi dan restorative justice itu, ada beberapa kasus yang nanti bisa disharing sebenarnya bahwa dalam proses penegakan hukum bagaimana menggunakan Diversi, Restorative Justice, diskresi dan sebagainya., kata Arist.

Ditambahkannya Informasi tentang kegiatan ini akan disampaikan dalam Rakor tentang anak konflik hukum yang saat ini sedang berlangsung di Istana Presiden dan di hadiri oleh para penegak hukum bersama dengan Mabes POLRI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM.

Arist yang juga merupakan Sekjen Komas Perlindungan Anak, berharap masukan dari peserta akan menjadi rekomendasi bagi 2 (dua) langkah hukum yang sedang terjadi sekarang ini. Pertama, bagaimana  mengubah batasan usia Anak Konflik Hukum di Mahkamah Konstitusi dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Kedua, bagaimana mendesakkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pemidanaan Anak. Setidaknya hasil asesmen ini adalah awal dari bagaimana kita melengkapi, mendiskusikan, mencari solusi terbaik sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar mendapat perlindungan sesuai dengan konteks baik hukum nasional dan hukum yang sudah kita berjanjikan terikat secara politis dan yuridis di konvensi internasional dan seterusnya.
Posted by B O D O on Monday 27 September 2010 - 09:38:30  printer friendly create pdf of this news item
Pusaka Indonesia Gelar Festival Desa Konservasi ke II SELAMATKAN HUTAN YANG TERSISA


Pusaka Indonesia Gelar Festival Desa Konservasi ke II
SELAMATKAN HUTAN YANG TERSISA

Yayasan Pusaka Indonesia bekerjasama dengan OCSP, USAID dan Pemkab Pakpak Barat mengelar festival Desa Konservasi ke II yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juli 2010, di Lapangan Sibande Kec. STTUJehe, Kab. Pakpak Bharat dengan tema Selamatkan Hutan Yang Tersisa. Festival Konservasi yang dihadiri lebih dari 500 orang ini menampilkan kesenian daerah, pameran lingkungan dari kalangan Ngo dan Pemerintah, hiburan dan perlombaan bagi pelajar dari tingkat SD, stand terbaik dan pemberian penghargaan kepada para penggiat konservasi di Pakpak Bharat dan Dairi.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Pakpak Bharat yang diwakili Asisten I Drs. Tiki Angkat, wakil Ketua DPRD Pakpak Bharat, Ketua DPRD Dairi, Muspika, tokoh-tokoh masyarakat Adat Sulang Sulima serta kader konservasi dari dua kabupaten dan perwakilan OCSP Erwinsyah.

Koordinator Pelaksana Burhanuddin didampingi Fasilitator Desa Pusaka Indonesia Ruliyanto menjelaskan
tujuan utama dari Pelaksanaan Festival Konservasi adalah, selain untuk mensosialisasikan program Model Desa Konservasi (MCVs) juga untuk memotivasi dalam upaya konservasi dan mendukung pelestarian orangutan dan habitatnya dan mendorong masyarakat dan siswa sekolah dalam gerakan pelestarian Hutan, karena menurut Burhanuddin hutan yang ada di Indonesia sekarang ini sudah sangat jauh berkurang walapun gerakan-gerkana dari pemerintah dengan penanaman pohon masih belum dikatakan maksimal, untuk itu Burhan berharap dengan hutan yang terisisa ini jangan lagi makin berkurang.

Sementara Erwinsyah pewakilan OCSP menambahkan melalui pelaksanaan Festival Konservasi, masyarakat desa didorong untuk dapat berkreasi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam upaya –upaya konservasi yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat luas sehingga dukungan dari semua pihak dapat diperoleh. Dengan adanya desa konservasi ini, katanya, dapat menjadi penggerak dan pelopor bagi upaya konservasi didesanya dan semangkin bertambahnya kepedulian semua pihak untuk melakukan upaya gerakan penyelamatan lingkungan khususnya penyelamatan orangutan dan Habitatnya diwilayah ini, katanya.

Bupati Pakpak Bharat yang diwakili Assisten I Drs. Tiki Angkat dalam kata sambutannya dalam membuka acara mengatakan sangat antusias dan menyambut baik program-program yang dilakukan Pusaka Indonesia. Program Model Desa Konservasi yang dilakukan memang belumlah maksimal dirasakan, namun katanya program ini setidak membuat masyarakat Pakpak Bharat lebih faham akan pentingnya menjaga Hutan, orangutan dan habitatnya. Terkait dengan Forum Kader Konservasi, Pemkab akan berjanji akan mengalokasikan dukungan pendanaan dari pemerintah untuk Forum Kader Konservasi yang telah terbentuk.


Ditempat yang sama ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia Edy Ikhsan, MA. Menambahkan sejatinya Program Model Desa Konservasi (MCVs) yang dilaksanakan oleh Pusaka Indonesia bersama masyarakat 6 desa, (Desa Bongkaras, Desa Sempung Polling di Kabupaten Dairi dan Desa Sukaramai, Desa Simbruna, Desa Prolihen dan Desa Malum di pakpak Bharat), diharapkan agar masyarakat desa dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya melestarikan Hutan, orangutan dan habitatnya. Model Desa Konservasi ini adalah sebuah model pengelolaan desa yang menselaraskan antara tujuan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Model desa konservasi bukan hanya sebuah model yang dilakukan dalam bentuk aturan ataupun kelembagaan semata, namun desa konservasi tersebut diimplementasikan dan dimiliki oleh komunitas yang ada . Model ini merupakan upaya penguatan kembali kearifan yang dimiliki oleh masyarakat. Kata Edy.
Posted by B O D O on Monday 26 July 2010 - 10:05:58  printer friendly create pdf of this news item
Dua Desa di Pakpak Bharat Gagas Warung Obat-obatan Alami

Dampak minimnya sarana dan pelayanan kesehatan secara medis, dua desa di Kabupaten Pakpak Bharat, desa Malum dan Prolihen mengagas warung obat secara alami dengan memanfaatkan jenis tanaman obat yang tumbuh di sekitar hutan mereka.

Koordinator Lapangan Yayasan Pusaka Indonesia yang juga fasilisator desa di dua desa Ruliyanto mengatakan, gagasan ini diawali dari rangkaian pelatihan meramu obat-obatan tradisional, kalau ini lebih serius ditekuni ke depannya dua desa ini dapat dan akan membangun warung obat tradisional yang akan menyediakan berbagai jenis kebutuhan obat-obatan bagi keluarga. Ke depannya hal ini harus sudah ditindaklanuti, kalau melihat kondisi masyarakat mau tumbuh dan berkembang secara sehat, setidaknya masyarakat bisa melakukan upaya-upaya pertolongan pertama tuturnya.

Koordinator Program Burhanudin menambahkan, kegiatan ini merupakan inisiasi kader desa yang difaslitasi oleh Pusaka Indnesia bekerjasama dengan OCSP dan USAID untuk melakukan upaya alternatif berupa memberikan pengetahuan kesehatan dan pelatihan pembuatan obat-obatan tradisional dengan mengundang pelatih yang ahli dalam pengembangan obat-obatan tradisional khususnya memanfaatkan bahan baku tanaman yang ada disekitar hutan maupun pemukiman desa mereka.

 
"Warga masyarakat yang datang untuk berobat ke Pustu (Puskesmas Pembantu) sering sekali merasa dikecewakan, dikarenakan bidan desa maupun mantri yang ditugaskan jarang sekali berada di tempat, belum lagi dengan fasilitas Pustu yang tidak mendukung" ujar Saffi Gajah (53) yang merupakan Koordinator Kader Konservasi Desa Malum yang selama dua tahun terakhir ini didampingi Pusaka Indonesia untuk perlindungan orangutan dan habitatnya.

Ia juga mengemukakan bahwa selama ini warga desa sudah sangat meresa kecewa dan terabaikan haknya oleh pelayanan medis, bidan desa ataupun mantri yang telah ditugaskan oleh Pemkab Pakpak Bharat untuk menetap di Desa Malum, tapi kenyataannya mereka sangat sering tidak berada ditempat sehingga kadang harus keluar desa atau kekecamatan untuk mendapatkan pelayanan.

Bersyukur


"Kami sangat bersyukur adanya pelatihan cara pembuatan obat-obatan tradisional yang telah kami ikuti, kini kami dapat membuat obat sendiri, dan kami bersama warga masyarakat lainnya akan mempraktikkannya minimal untuk kebutuhan keluarga," ujar Rosma Berutu warga Desa Malum yang merupakan salah seorang peserta yang ikut dalam pelatihan dan saat ini telah berhasil membuat beberapa jenis obat-obatan sacara swadaya.


Hal yang sama turut dikemukakan oleh Kades Prolihen Kanna Kesogihen. Ia cukup tertarik dengan pengembangan obat-obatan ini, dan berharap adanya kegiatan masyarakat untuk membuat obat-obatan tradisional yang lebih terorganisir sehingga bisa lebih berkelanjutan.

Ia berharap kiranya terobosan ini dapat meringankan dari sisi ekonomi warganya "Jika ada warga yang sakit, masyarakat dapat buat sendiri obatnya, tentu akan mengurangi beban pengeluaran secara materi dan uang yang seharusnya untuk beli obat bisa mereka gunakan untuk kebutuhan lain, ujarnya.
Posted by godeks on Monday 31 May 2010 - 06:07:50  printer friendly create pdf of this news item
Forum Guru PRB Kabupaten Simeulue Terbentuk




thumb_sk1.jpg
Forum Guru PRB Kabupaten Simeulue Terbentuk  Forum Guru PRB (Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Simeulue) yang diprakasai oleh 12 sekolah (SMAN 1 Salang, SMPN 2 Sim Tim, MTsS Teupah Barat Inor. MTsN Kp Aie. SMAN 1 Teupah Selatan, MAS Alus-Alus, SMPN 2 TepBar Laayon, MTSsN SInabang, SMAN 2 Salang,  dan SMAN 2 Sim Tim) ditetapkan  melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Nomor : 424/2732/2009, tertanggal 11 November 2009, 

Terbentuknya forum guru ini berawal dari  hasil kesepakatan dan musyawarah guru-guru 12 sekolah dampingan Yayasan Pusaka Indonesia pada kegiatan workshop pembentukan Forum Guru PRB (Pengurangan Resiko Bencana) Kabuapten Simeulue tanggal 15 Oktober 2009 bekerjasama dengan CORDAID. Deputi Badan Pengurus Pusaka Indonesia Drs. Prawoto mengatakan terbentuknya forum guru menunjukan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas pendidikan Simeulue telah berupaya mengintegrasikan program Pengurangan Resiko Bencana masuk ke ranah sistem pendidikan  sekolah dan sudah mengacu kepada kebijakan kebijakan nasional sebut saja UU No, 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, UU  No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana dan Paraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hal perlu disambut baik dan menjadi contoh bagi Dinas Pendidikan di daerah lain yang ada di Indonesia khususnya di daerah yang rawan akan terjadi bencana alam. Ditambahkannya Forum Guru ini nantinya akan  dapat memasukan materi-materi kebencanaan kepada  anak  didik saat proses belajar mengajar, ujar Prawoto yang akrab dipanggil Prass
 

Secara terpisah Koordinator Program Pengurangan Resiko Bencana Yayasan Pusaka Indonesia Fatwa Fadillah mengatakan Forum Guru ini nantinya akan melakukan sosialisasi PRB tidak hanya kepada siswa tetapi juga kepada masyarakat hal ini sangatlah penting untuk menciptakan upaya membangun budaya hidup yang aman serta terciptanya kondisi masyarakat yang tangguh di masa depan dalam menghadapi bencana. Forum guru ini juga berfungsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar sekolah untuk meningkatkan SDM baik ditingkatan guru dan murid itu sendir , katanya
 

Drs. Irman Yasil selaku ketua umun Forum Guru PRB Kabupaten Simeulue menyatakan bahwa dia dan segenap jajarannya yang ia pimpin siap menjalankan program pendidikan PRB di diseluruh sekolah yang ada di Kab. Simeulue.
 
Posted by godeks on Tuesday 24 November 2009 - 10:43:17  printer friendly create pdf of this news item
Go to page   <<        >>